Sebanyak 80 advokat Indonesia yang tergabung dalam Komite Solidaritas Advokat Indonesia untuk Keadilan telah menyerahkan dokumen Amicus Curiae kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amicus Curiae tersebut diajukan dalam perkara yang berkaitan dengan penerapan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Advokat Junaedi Saibih.
Dokumen yang disampaikan berjudul “Menimbang Pasal 21 UU Tipikor: Antara Legitimate Defense dan Obstruction of Justice”. Melalui dokumen tersebut, para advokat menyampaikan pandangan hukum yang bersifat prinsipil mengenai batas antara tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai perintangan proses peradilan dengan tindakan advokasi yang merupakan bagian dari fungsi pembelaan profesional advokat.
Penyampaian Amicus Curiae ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi profesional komunitas advokat dalam mendukung kualitas pertimbangan hukum pengadilan, tanpa bermaksud mencampuri independensi dan kewenangan majelis hakim dalam memeriksa serta memutus perkara.
Pandangan mengenai Penerapan Pasal 21 UU Tipikor
Juru Bicara Komite Solidaritas Advokat Indonesia untuk Keadilan, Anggara Suwahju, menyampaikan bahwa perkara ini memiliki dimensi yang lebih luas karena menyentuh ruang kerja profesional advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan hukum.
Menurutnya, penting bagi pengadilan untuk menafsirkan Pasal 21 UU Tipikor secara cermat dan proporsional, sehingga terdapat pembedaan yang jelas antara tindakan yang secara nyata menghalangi proses peradilan dengan tindakan advokat yang dilakukan dalam kerangka mandat profesional yang sah.
Emir Z. Pohan, S.H., LL.M., salah satu perwakilan Komite, menambahkan bahwa advokat merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak pembelaan warga negara. Oleh karena itu, penerapan norma pidana terhadap tindakan advokat perlu mempertimbangkan prinsip due process of law dan equality of arms.
Rekomendasi Kerangka Uji Tujuh Elemen
Dalam Amicus Curiae tersebut, para advokat merekomendasikan penggunaan pendekatan analisis yang dirumuskan sebagai Kerangka Uji Tujuh Elemen (Seven-Element Distinction Framework). Kerangka ini dimaksudkan sebagai metode konseptual untuk membantu pengadilan dalam menilai terpenuhinya unsur perbuatan “mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses peradilan” sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor.
Kerangka tersebut mencakup pengujian terhadap karakter perbuatan, niat spesifik, hubungan langsung dengan terganggunya proses peradilan, kepastian norma (lex certa), kesesuaian dengan fungsi profesional advokat sebagai officer of the court, mekanisme pengawasan etik profesi, serta prinsip proporsionalitas guna mempertimbangkan dampak sistemik dari suatu penafsiran hukum.
Komite Solidaritas Advokat Indonesia untuk Keadilan berharap pendekatan tersebut dapat membantu menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan perlindungan terhadap independensi profesi advokat sebagai bagian dari ekosistem kekuasaan kehakiman.
Komitmen terhadap Negara Hukum
Para advokat yang tergabung dalam komite menegaskan bahwa pengajuan Amicus Curiae ini merupakan wujud komitmen terhadap prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta perlindungan martabat profesi advokat. Mereka berharap perkara ini dapat menjadi momentum untuk memperjelas batas antara legitimate legal advocacy dan tindakan yang benar-benar merusak integritas proses peradilan.
Dengan tetap menghormati independensi pengadilan, para advokat menyatakan kesiapan untuk terus berkontribusi secara profesional dalam memperkuat sistem peradilan pidana yang adil, berimbang, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
