Dua puluh satu tahun sejak didirikan pada 21 Desember 2004, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menegaskan kembali komitmennya untuk membenahi tata kelola profesi advokat di Indonesia. Momentum ulang tahun ini digunakan PERADI untuk mendorong pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Bersama Organisasi Advokat…
“Ketua Bidang PKPA DPN PERADI, Irianto Subiakto, mengingatkan bahwa meski KUHAP baru tampak progresif secara norma, posisi advokat dalam praktik peradilan pidana masih belum setara dan tetap bergantung pada surat kuasa serta interpretasi aparat penegak hukum.” Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum…
Dalam audiensi resmi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri pada 9 Desember 2025, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menegaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dijalankan Polri harus dinormakan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Ketua Umum DPN PERADI, Dr.Luhut MP Pangaribuan, S.H.,LL.M. yang…
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) memang banyak menyebut advokat, namun kedudukan profesi ini sebagai penegak hukum masih belum diakui setara. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menilai, rancangan yang baru disepakati di tingkat I oleh Komisi III DPR dan Pemerintah…
Keamanan dan perlindungan bagi hakim, termasuk keluarga dan tempat tinggalnya, harus menjadi prioritas mutlak negara. Terutama saat menangani perkara-perkara sensitif, penuh tekanan, dan sarat kepentingan. Kasus Terbakar Rumah Hakim di Medan, Bukan Perkara Biasa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menyatakan keprihatinan…
“Hukum acara persaingan usaha bukan sekadar cabang baru dalam praktik hukum bisnis, melainkan medan uji yang menentukan seberapa jauh advokat mampu menguasai logika pasar dan strategi pembuktian. Diskusi bersama Prof. Dr. Kurnia Toha membuka kembali perdebatan klasik seputar per se…
