JAKARTA — Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) meminta DPR memastikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dilengkapi pagar hukum yang kuat agar upaya memulihkan aset hasil kejahatan tidak mengorbankan hak milik, praduga tidak bersalah, perlindungan pihak ketiga, dan prinsip due process of law.
Pandangan tersebut disampaikan DPN PERADI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai RUU Perampasan Aset di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026. PERADI menyampaikan 12 pokok masukan yang mencakup due process, penghormatan HAM, batasan aset, pembuktian, perlindungan pihak ketiga, pemblokiran dan penyitaan, upaya hukum, pengelolaan aset, serta integritas aparat penegak hukum.
Ketua Umum DPN PERADI Ahmad Fikri Assegaf mengatakan konsep perampasan aset sebenarnya telah dikenal dalam hukum Indonesia.
“Dalam pandangan kami, perampasan aset itu bukan hal yang baru. Secara konsep ini sudah ada di Pasal 32, 33, 34, dan 38C UU Tipikor, serta Pasal 67 UU TPPU. Sebenarnya bukan ketiadaan aturan, tapi aturan yang ada belum dimanfaatkan secara optimal,” kata Fikri.
Menurut Fikri, pembentukan undang-undang baru tetap harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak warga negara.
“Kami berpandangan bahwa undang-undang ini harus bisa dijaga dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan due process,” ujarnya.
PERADI berpandangan mekanisme Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana (PATTP) harus bersifat subsider dan tidak menggantikan proses pidana. Jalur pidana harus tetap didahulukan selama masih dapat berjalan efektif. Dalam mekanisme in rem, yang diuji adalah status aset dan keterkaitannya dengan tindak pidana, bukan kesalahan pidana seseorang.
Wakil Ketua Umum DPN PERADI Fredrik J. Pinakunary mengatakan salah satu perhatian utama PERADI adalah perlunya pagar due process yang jelas.
“Perampasan aset tanpa tuntutan pidana diposisikan sebagai instrumen pelengkap, bukan pengganti hukum pidana,” kata Fredrik.
Fredrik menegaskan bahwa beban pembuktian tetap harus berada pada aparat penegak hukum dan hubungan antara tindak pidana dengan aset harus dibuktikan secara spesifik.
“Yang diuji adalah status aset, bukan kesalahan orang. Beban pembuktian tetap diprioritaskan pada aparat penegak hukum,” ujarnya.
PERADI juga menolak pendekatan yang memungkinkan seluruh kekayaan seseorang otomatis menjadi objek perampasan hanya karena ia terkait dengan suatu perkara pidana.
“Hubungan atau nexus dibuktikan per aset, bukan atas seluruh harta pelaku,” kata Fredrik.
Sekretaris Jenderal DPN PERADI Emir Z. Pohan menyoroti pentingnya tata kelola aset setelah dilakukan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, maupun perampasan.
Menurut PERADI, pengelolaan aset harus dilakukan secara mandiri, profesional, akuntabel, dan transparan. Fungsi penelusuran, penyidikan, penuntutan, pengelolaan, serta otorisasi yudisial harus dipisahkan untuk mencegah konflik kepentingan.
“Persoalan tidak selesai ketika aset berhasil dirampas. Negara juga harus memastikan aset tersebut dikelola secara profesional, transparan, dan tidak kehilangan nilai selama proses hukum. Fungsi penyidikan, penuntutan, dan pengelolaan aset harus dipisahkan secara jelas agar terdapat mekanisme kontrol dan tidak terjadi konflik kepentingan,” kata Emir.
Dalam materi yang disampaikan kepada DPR, PERADI mengusulkan agar aset sah, warisan, tabungan, maupun bagian harta yang tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana tidak dapat dirampas. Untuk aset yang bercampur antara sumber sah dan hasil tindak pidana, hanya bagian yang tercemar yang dapat menjadi objek perampasan.
Ichsan Zikry dari Komite Tetap Kajian Hukum Pidana PERADI menekankan perlunya indikator objektif mengenai kapan mekanisme perampasan aset dapat digunakan, terutama jika pelaku disebut melarikan diri atau tidak dapat ditemukan.
“Khususnya untuk kondisi melarikan diri dan tidak dapat ditemukan, perlu indikator objektif yang jelas seperti status DPO atau red notice,” kata Ichsan.
Menurut Ichsan, hakim juga harus memeriksa apakah aparat telah melakukan upaya pencarian secara maksimal.
“Hakim berkewajiban menggali apakah penyidik atau jaksa sudah melakukan upaya pencarian yang maksimal,” ujarnya.
Ichsan juga menegaskan bahwa pemblokiran dan penyitaan tidak boleh hanya menjadi proses administratif.
“Pemblokiran dan penyitaan tidak boleh sekadar memenuhi syarat formalitas, tetapi hakim harus memeriksa substansi dan bukti yang mendukung,” kata Ichsan.
PERADI mengusulkan agar pemblokiran dan penyitaan dilakukan di bawah pengawasan hakim, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dibatasi nilai dan waktunya, serta tetap memperhatikan kebutuhan hidup wajar, usaha yang sah, dan biaya pembelaan.
Perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik juga menjadi salah satu perhatian utama PERADI.
“Mengenai parameter perlindungan pihak ketiga beriktikad baik, diukur dari apakah memiliki hak hukum yang nyata, barang diperoleh secara sah dengan nilai wajar, adanya uji kehati-hatian, tidak tahu aset hasil kejahatan, bukan nominee, serta kooperatif saat proses hukum,” kata Ichsan.
PERADI mengusulkan agar pihak ketiga memperoleh hak untuk didengar sejak awal, mendapatkan akses terhadap bukti, didampingi advokat, dan memperoleh pemulihan tanpa harus mengajukan gugatan baru apabila haknya terdampak oleh proses perampasan.
Selain perlindungan prosedural, PERADI meminta agar negara bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan perampasan. Aset harus dikembalikan atau diganti nilainya, termasuk kerugian nyata dan wajar, melalui mekanisme yang efektif.
PERADI juga menilai pengelolaan aset harus dilakukan secara mandiri, profesional, akuntabel, dan transparan, disertai registri aset terpadu, penilaian independen, audit, serta pengawasan terhadap penjualan dan pemanfaatan aset.
Di luar kualitas norma, PERADI mengingatkan bahwa integritas aparat penegak hukum merupakan prasyarat penting. Karena Aturan yang baik di tangan yang keliru tetap melahirkan ketidakadilan.
Oleh karena itu, PERADI meminta agar RUU ini mencegah penggunaan perampasan aset sebagai alat tekanan, pengejaran target nilai rampasan, pemblokiran atau penyitaan massal tanpa hubungan dengan aset, serta penggunaan mekanisme perampasan untuk menutup lemahnya pembuktian pidana.
Dalam kesempatan tersebut, PERADI menyampaikan 12 rekomendasi kepada Komisi III DPR RI, mulai dari penegasan PATTP sebagai mekanisme subsider, perlindungan HAM, pembuktian yang kredibel, kontrol hakim, perlindungan pihak ketiga, pembatasan penyitaan, ganti rugi, hingga pengelolaan aset dan pengawasan aparat.





