Pembahasan Bab Advokat dan Bantuan Hukum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) difokuskan pada penguatan peran advokat sebagai penegak hukum dan penjaminan hak atas bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa, terutama yang tidak mampu. RUU…
Apakah RUU KUHAP yang baru benar-benar melindungi hak asasi warga negara? Atau justru membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan? Dalam episode kali ini, Muhamad Isnur (Ketua Umum YLBHI 2022–2026) bergabung dalam diskusi tajam dan mendalam bersama Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M.…
DPR dan Pemerintah saat ini sedang menggodok revisi KUHAP. Berbagai saran dan masukan dari masyarakat akan sangat berharga demi perlindungan hukum dan hak dari kesewenang-wenangan. DPR RI sangat terbuka untuk menerima masukan untuk tujuan tunggal RUU KUHAP nanti sungguh akan…
Pembahasan Revisi Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini sedang dibahas DPR dengan pemerintah idealnya mampu membenahi berbagai persoalan seperti mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum yang selama ini masih dianggap lemah dan belum optimal.…
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) kembali menorehkan sejarah penting dalam dunia profesi hukum dengan melaksanakan prosesi Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah/Janji Advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Kegiatan ini menjadi momentum bersejarah bagi para calon advokat yang…