PERADI dan Misi Keadilan Inklusif di National Networking Forum 2025

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) turut berpartisipasi dalam National Networking Forum 2025 yang diselenggarakan oleh International Bridges to Justice (IBJ) bekerja sama dengan LBH APIK Jakarta. Kegiatan ini berlangsung pada 3–4 Juni 2025 di Surabaya, Indonesia, dengan mengangkat tema “Menjembatani Kesenjangan Keadilan”.

DPN PERADI diwakili oleh Febi Yonesta, S.H., Ketua Bidang Probono dan Bantuan Hukum. Forum ini membahas secara khusus tantangan akses keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi dalam sistem peradilan pidana.

Acara ini dihadiri oleh sekitar 75 peserta dari berbagai instansi di seluruh Indonesia, termasuk lembaga bantuan hukum, kepolisian daerah, kejaksaan, UPTD PPA, pengadilan negeri, Mahkamah Agung, balai pemasyarakatan (Bapas), Komisi Digital (Komdigi), organisasi advokat, dan para justice makers—praktisi hukum yang aktif memberikan pendampingan hukum bagi perempuan dalam perkara pidana.

Diskusi Dua Hari: Dari Kebijakan hingga Praktik Lapangan

Pada hari pertama, forum menghadirkan perwakilan dari kementerian dan lembaga negara untuk memaparkan implementasi kebijakan perlindungan perempuan dalam sistem hukum. Diskusi berjalan dinamis, dengan berbagai masukan terkait hambatan struktural dan kultural yang masih dihadapi perempuan dalam memperoleh keadilan.

Hari kedua forum menampilkan sesi berbagi pengalaman dari para penerima penghargaan JusticeMakers, sebuah program dari IBJ yang mendukung advokat dan pembela hak perempuan. Mereka memaparkan tantangan yang dihadapi dalam praktik, termasuk minimnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, serta berbagai hambatan hukum dan sosial yang memperburuk kondisi perempuan pencari keadilan.

Komitmen PERADI

Kehadiran PERADI dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memperkuat sistem hukum yang inklusif, adil, dan responsif gender. PERADI juga mendorong kolaborasi lintas sektor antara lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas hukum guna memperluas akses bantuan hukum bagi kelompok rentan.

Forum ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam membangun sinergi nasional menuju sistem peradilan yang lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.