Dewan Pimpinan Nasional (DPN PERADI) telah menyelenggarakan Pengangkatan Advokat PERADI dan dilanjutkan dengan Pengambilan Sumpah atau Janji Advokat PERADI di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengangkatan Advokat dilakukan…
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) dalam hal ini Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H.,LL.M., selaku Ketua Umum dan Imam Hidayat, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Jenderal telah secara resmi mengajukan…
Tim Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) memberikan keterangan resmi atas substansi dari Putusan PTUN Perkara Nomor 251/G/2022/PTUN-JKT sebagai berikut : 1. Bahwa para pihak dalam perkara ini adalah PERADI Soho…
“Menjadi Advokat Berkualitas dan Berintegritas melalui PKPA.” Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) telah resmi dibuka…
“Bersama memperkuat hak dan perlindungan perempuan” Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) adalah sebuah konvensi internasional yang memfokuskan pada hak asasi perempuan dan penghapusan diskriminasi terhadap mereka. Dalam…
Pembahasan RKUHP saat ini telah mendekati proses akhir menuju pengesahan. Pada 24 November 2022, pengambilan keputusan Tingkat I terhadap draf RKUHP telah dilakukan oleh Komisi III DPR RI, sehingga pembahasan…
Dalam system peradilan pidana, saksi dan korban menempati posisi yang penting untuk mengungkap sebuah kejahatan yang terjadi. Peran saksi dan korban dalam system peradilan pidana di Indonesia juga mulai diperkuat…
Pemerintah dan DPR berencana akan mengesahkan RKUHP pada November 2022. Namun kami, tiga organisasi advokat yang terdiri dari PERADI, KAI, dan Peradi SAI memandang bahwa dalam draf RKUHP terbaru per…
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) kembali menggelar Ujian Profesi Advokat (UPA) wilayah DKI Jakarta pada Sabtu, 05 November 2022 di Ruang Auditorium Djokosoetono Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,…
Pemerintah di bawah koordinasi Kemenko Polhukam melalui siaran pers menginformasikan diselenggarakannya diskusi publik untuk menampung aspirasi dan masukan masyarakat tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang akan berlangsung…