Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi MK telah menggelar rapat koordinasi daring dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Rapat ini bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil…
Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (DKP PERADI) telah membentuk Majelis untuk memeriksa pada perkara pada tingkat banding atas pelanggaran Kode Etik Advokat yang sebelumnya telah diputuskan oleh Dewan Kehormatan…
Pernyataan Pers pada Rakernas PERADI 2023 Pada penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Rakernas PERADI) Tahun 2023, topik yang dipilih adalah Advokat sebagai bagian kekuasaan kehakiman. Kenapa Topik ini…
Pendahuluan. Tidak berlebihan jika saya sampaikan bahwa dewasa ini Organisasi advokat (“OA”) dalam situasi ambigu, advokat menjadi masa depan semua sarjana hukum tapi tidak dianggap sebagai bagian sisitem peradilan. Dengan…
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) telah melakukan pengangkatan terhadap 16 calon Advokat PERADI di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta bertempat di Rich Hotel Yogyakarta, Senin (05/12).…
Tepat pada 29 September 2022 di Pengadilan Tinggi Semarang, 20 Advokat PERADI DPC Semarang diambil sumpahnya sebagai Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 20 Advokat ini…
Panduan ini disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Kode…
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Sejarah Advokat Indonesia dan Tokoh-Tokohnya Dalam Memperjuangkan Rule of Law”. FGD ini dilaksanakan di LMPP…
PERADI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Madura Raya membuka pendaftaran untuk Pelantikan dan Penyumpahan Advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya Jadwal Pendaftaran : 17 Juni – 17 Juli 2022 Lokasi Pendaftaran :…
Pengantar Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi salah satu pilar penting dalam negara demokrasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan…